Review Buku : Politik Tionghoa Peranakan di Jawa
Penulis : Leo
Suryadinata
Oleh Fandhy Achmad Romadhon, dkk
Dalam buku ini yang berjudul
“Politik Tionghoa Peranakan di jawa” karya leo Suryadinata, kelompok kami akan
mencoba mereview kembali beberapa bab-bab yang ada di dalam buku ini. Bab-bab
yang akan kami revie antara lain : Bab 1 : Kaum Peranakan dan Nasionalisme
Cina, serta Bab 8 : Golongan Peranakan dan Nasionalisme Indonesia. Alasan
kenapa kelompok kami memilih buku ini karena di dalam buku membahas tentang nasionalisme
etnis Tionghoa di Indonesia.
Munculnya nasionalisme Indonesia
berkaitan erat dengan adanya kolonialisme Belanda di Indonesia. Usaha untuk
menolak kolonialisme inilah yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan
tekanan-tekanan disebut nasionalisme. Melalui keinginan bersama yang didasarkan
oleh persamaan kepentingan itu akhirnya menciptakan nasionalisme Indonesia.
Nasionalisme mengacu pada paham yang mementingkan perbaikan dan kesejahteraan
nasio atau bangsanya. Kelompok-kelompok suku atau etnik-etnik yang bersifat
lokal dikoordinasikan secara kolektif untuk menuju keinginan bersama dan
klimaksnya adalah pembentukan nasion Indonesia. E Renan menyebut nasion sebagai
keinginan untuk ada bersama atau keinginan untuk hidup bersama[1].
Etnik-etnik yang ada di Indonesia salah satunya adalah etnis Tionghoa.
Sebelum pertengahan kedua abad
ke-20, orang Tionghoa di Indonesia sebagian besar terdiri dari para pedagang
suku Hokkian. Sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan pengangkutan dan oleh
kebijakan kekaisaran dan dinasti Ching yang pada waktu itu melarang kaum
imigran Tionghoa untuk meninggalkan dan masuk kembali ke negeri Tiongkok, maka
imigrasi massal ke Indonesia tidak pernah terjadi3. Orang Tionghoa laki-laki
yang sampai ke Indonesia tidak membawa keluarga mereka tetapi kemudian menikah
dengan perempuan pribumi. Oleh karena itu, dalam perjalanan waktu tumbuhlah
suatu komunitas Tionghoa peranakan di wilayah nusantara.
Kaum Tionghoa peranakan biasanya
mempunyai darah pribumi dari garis keturunan perempuan (ibu) dan menempuh cara
hidup yang sedikit mirip dengan pribumi. Kaum lelakinya memakai theng-sha (baju
panjang Cina), sedangkan kaum perempuannya memakai kebaya dan dibesarkan
seperti ibu-ibu mereka4. Pada umumnya kaum peranakan ini tidak berbicara bahasa
Cina tetapi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa setempat. Sebagian dari
mereka terasimilasi ke dalam masyarakat setempat, tetapi terpisah dari golongan
ras lainnya, terutama sebagai akibat dari struktur masyarakat kolonial dan politik
pecah belah Belanda. Pada waktu itu terdapat tiga lapisan ras yang besar di
Hindia Belanda (Indonesia), yaitu golongan (ras) Eropa yang menduduki tempat
teratas, golongan Timar Asing (Vreemde Osterlingen terutama Tionghoa) di
lapisan tengah, serta golongan Indonesia pribumi (Inlanders). Pemerintah
Kolonial Belanda merangsang setiap golongan ras untuk mempertahankan cara
berpakaian dan adat istiadatnya. Sistem hukum yang berlaku pada waktu itu juga
memaksakan diskriminasi terhadap orang Tionghoa dalam berbagai cara. Misalnya,
penetapan zona dan sistem surat jalan (wijkenstelsel dan passenstelsel)
mewajibkan kepada pihak Tionghoa untuk tinggal/menetap di wilayah-wilayah yang
telah ditentukan dan melarang mereka untuk bepergian di luar wilayah tersebut,
kecuali kalau mereka mempunyai kelengkapan dengan surat jalan.
Pada akhirnya keluhan orang Tionghoa
mencapai puncaknya menjelang akhir abad ke-19 ketika Pemerintah Kolonial
Belanda memberlakukan politik etis yang salah satu efeknya menyerang kekuatan
ekonomi komunitas Tionghoa. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama,
nasionalisme Cina telah menyebar ke Jawa. Akibatnya secara perlahan telah
mendorong orang Tionghoa di Jawa yang telah berakulturasi ke dalam masyarakat
setempat dan mempunyai hubungan yang relatif tipis dengan negeri leluhur
(Tiongkok), untuk meninjau kembali identitasnya. Yang jelas satu identifikasi
baru dengan nation Cina timbul dan nasionalisme mulia tumbuh sebagai
salah satu bentuk sentimen yang kuat di kalangan orang Tionghoa Indonesia.
Perkembangan etnis tionghoa di
Indonesia berlanjut dimasa penjajahan belanda yang mana Pemerintah kolonial
Belanda menggunakan prinsip devide et impera untuk menguasai wilayah
jajahannya. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi maka jumlah
penduduk Belanda adalah sangat kecil. Dalam usahanya mengendalikan penduduk
pribumi yang mayoritas, pemerintah kolonial menggunakan kelompok-kelompok
masyarakat tertentu, misalnya kelompok bangsawan pribumi yang diperbolehkan
menduduki posisi pemerintahan dan kelompok-kelompok minoritas asing seperti
orang-orang Tionghoa yang hanya diperbolehkan bergerak di bidang ekonomi.
Pemerintah kolonial Belanda
melakukan politik separatisme antargolongan penduduk atau mencoba mengisolasi
antara satu golongan dengan golongan yang lain.[2]
Penduduk dibagi dalam tiga golongan, yaitu warga negara kelas satu yang terdiri
dari orang-orang Belanda dan bangsa kulit putih umumnya, warga negara kelas dua
yang terdiri dari Vreemde Oosterlingen yaitu orang India, Arab,
Tionghoa, dan orang-orang Timur Asing lainnya[3],
dan warga negara kelas tiga yang terdiri dari penduduk pribumi. Penggolongan
kelas masyarakat menimbulkan eksklusivisme, karena masing-masing golongan
masyarakat. Menjelang akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Belanda juga
mengeluarkan aturan-aturan lain yang intinya adalah untuk membatasi gerak
langkah etnis Tionghoa di Indonesia.
Tonggak awal munculnya nasionalisme
Tionghoa adalah dengan didirikannya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) atau
perkumpulan Tionghoa di Jakarta oleh orang-orang Tionghoa berpendidikan Barat.
Perlakuan hukum dan peradilan yang diskriminatif oleh pemerintah Kolonial
Belanda telah membangkitkan kesadaran nasional di kalangan etnis Tionghoa di
Indonesia. Kunci untuk meningkatkan posisi orang Tionghoa adalah kemajuan dan
perlindungan negara. Gerakan nasionalisme Tionghoa ini menuntut persamaan hak
antara orang-orang Tionghoa dengan Belanda. Menurut Onghokham, sifat gerakan
ini eksklusif, artinya gerakan demi golongan sendiri dan tidak ada hubungannya
dengan anti kolonialisme, meskipun gerakan tersebut anti pemerintah kolonial.[4]
Nasionalisme
Cina pada awal abad ke-20 menyatakan diri dalam pembentukan
organisasi-organisasi Cina Raya (Pan-Cina) seperti Tiong Hoa Hwee Koan (THHK,
perhimpunan Tionghoa) yang medirikan sekolah-sekolah dengan pengantarnya bahasa
Cina di seluruh Jawa5. Pembentukan THHK kemudian diikuti dengan terbitnya
surat-surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, misalnya Li
Po di Sukabumi (1901), Chabar Perniagaan di Batavia/Jakarta (1903), Djawa Tengah
tahun 1909 di Semarang. Dengan demikian berdirinya THHK sebagai salah satu
organisasi Cina Raya dan lahirnya surat-surat kabar Tionghoa merupakan produk
dari nasionalisme Cina di Hindia Belanda. Setelah memunculannya, sekolah THHK
dan surat-surat kabar itu mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta
memperkuat perkembangan gerakan Cina Raya, yaitu mempersatukan orang Tionghoa
Hindia Belanda dan sekali gus mengarahkan orientasi kultural dan politiknya ke
negeri Cina.
Gerakan Cina Raya menimbulkan kekawatiran
penguasa Belanda. Pada tahun 1900 ketika THHK didirikan , Pemerintah Hindia
Belanda juga mengimbanginya dengan mendirikan Biro Urusan Cina yang bertujuan
untuk memberi nasehat kepada pemerintah atas politiknya terhadap komunitas
Tionghoa. Pada tahun 1907 orang Tionghoa memperoleh status Eropa[5],
Nasionalisme Indonesia yang lahir
setelah pemberontakan komunis 1926 dan pembentukan Partai Nasional Indonesia
(PNI) menandai dimulainya babakan baru dalam sejarah politik modern Indonesia.
Salah satu ciri utama dari fase ini adalah bergemanya konsep nation atau
kebangsaan Indonesia yang bersifat rasis masih tetap ada dalam wacana PNI. Dua
contoh dapat disebutkan untuk menunjukkan bahwa para pemimpin PNI tidak
menganggap Tionghoa peranakan sebagai orang Indonesia. Sementara contoh yang
kedua adalah kasus Kwee Hong, seorang peranakan Tionghoa pemilik toko buku di
Palembang dan telah mengambil prakarsa untuk mendirikan cabang PNI setempat.
Berhubung dia ádalah peranakan dan dianggap oleh anggota Indonesia lainnya
sebagai orang Tionghoa, maka dia hanya bisa menjadi anggota luar biasa sesuai
dengan Anggaran Dasar PNI. Ketika para pemimpin PNI ditahan oleh penguasa
Belanda tahun 1930-an, Kwee Hong juga ditangkap tetapi segera dibebaskan.
Mungkin benar bahwa hanya beberapa
orang peranakan Tionghoa saja yang berusaha masuk PNI. Sebagian besar dari
mereka masih diilhami oleh nasionalisme Cina atau membatasi perhatiannya pada
kepentingan-kepentingan kelompok mereka sendiri, dan bersikap pesimis terhadap
gerakan nasionalis Indonesia. Banyak alasannya, tetapi kecenderungan rasial
dalam gerakan itu merupakan satu alasan penting. Anehnya, kebangkitan gagasan
Asia Raya pada waktu itu juga menekankan pemisahan antara orang Tionghoa dengan
orang pribumi Indonesia. Pan-Asianisme tersebar luas, baik di kalangan kaum
nasionalis sekuler maupun di kalangan kaum nasionalis Hindia Belanda pada akhir
tahun 1920-an dan awal 1930-an. Para anggota kedua kelompok melihat diri mereka
sebagai orang Asia dan oleh karena itu mempunyai satu tujuan bersama, yaitu
mengusir kekuatan-kekuatan Barat dari bumi Asia. Namun ironisnya,
gagasan-gagasan demikian itu membantu mengabadikan pemisahan kedua kelompok
tersebut sebab mereka ternyata lebih memikirkan suatu persekutuan daripada
penyatuan antara mereka.
Pada awal tahun 1930-an, para
pemimpin Tionghoa peranakan seperti Liem Koen Hian dan Ko Kwat Tiong yang
mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1932, semakin percaya
bahwa golongan Tionghoa peranakan harus menganggap Indonesia sebagai tanah
airnya dan yang secara aktif berusaha untuk mengembangkannya. Mereka yang
menempatkan kepentingan suatu negara asing di atas kepentingan Hindia Belanda
tidak dapat disebut kawula Negara Hindia7.Golongan Indo Belanda, Arab peranakan
dan Tionghoa peranakan semuanya adalah bagian dari nasion Hindia.
Jalannya perdebatan rasialis pada
waktu itu menunjukkan bahwa semua pers Pribumi yang berada ditangan kaum
nasionalis Indonesia radikal yang dipengaruhi oleh Marxisme, menentang Liem
Koen Hian, dan bahwa tantangan ini seringkali berasal dari prasangka dan
ketidakpercayaan terhadap orang Tionghoa. Sekali pun demikian,
perdebatan-perdebatan itu sendiri dan kegiatan golongan peranakan pada waktu
itu dalam kehidupan politik Indonesia tampak telah menghasilkan pergeseran
sikap. Partai Parindra yang berpengaruh setelah partai-partai nasinalis radikal
ditindas pengasa Belanda pada awal tahun 1930-an mulai mempertimbangkan
persoalan apakah akan membuka keanggotaannya bagi golongan Tionghoa peranakan.
Suatu usulan untuk penerimaan keanggotaan seperti itu diajukan pada Kongres
Parindra tahun 1937, tetapi sampai kongres berakhir belum ada keputusannya.
Pada kongres Parindra tahun 1938,
partai memberikan peluang kepada golongan peranakan untuk menjadi anggota
Parindra. Artinya Parindra dianjurkan bekerja sama dengan partai-partai
peranakan seperti Partai Tionghoa Indonesia, tetapi tidak membuka kepada orang
peranakan secara individual. Hampir satu tahun setelah Parindra menerima usulan
tersebut, partai nasionalis Gerindo justru membuka keanggotaannya bagi golongan
peranakan. Sebagai suatu partai sayap kiri, Gerindo berorientasi internasioanl.
Gerindo justru percaya bahwa kemerdekaan Indonesia akan sangat tergantung pada
situasi internasional. Untuk itu Gerindo memperbolehkan anggota-anggotanya bekerjasama
dengan penguasa kolonial atas dasar ancaman Fasisme yang dipandang lebih besar
daripada ancaman kolonialisme. Bahkan dalam kongres Gerindo di Palembang Amir
Sjarifoeddin memberikan pembenaran bahwa Gerindo membuka pintunya kepada
golongan peranakan atas dasar kaum nasionalis Indonesia harus menghadapi
kenyataan bahwa semakin banyak orang peranakan yang berminat untuk
menggabungkan diri kepada gerakan nasionalis Indonesia. Oleh karena itu, pintu
harus dibuka untuk mereka.
Nasionalisme etnis Tionghoa di
Indonesia tidak terlepas dari pengaruh nasionalisme dan modernisasi yang tumbuh
di Tiongkok sejak akhir abad ke-19. Terdapat tiga macam orientasi nasionalisme
etnis Tionghoa di Indonesia, pertama nasionalisme yang berorientasi pada
Tiongkok, dalam hal ini diwakili oleh Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang
bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, Sin Po (Persuratkabaran), Siang
Hwee (perdagangan), dan Soe Po Sia (politik). Kedua, kelompok
intelektual berpendidikan Belanda yang berorientasi kepada pemerintah Hindia
Belanda. Kelompok ini diwakili oleh Chung Hua Hui (CHH). Ketiga,
golongan nasionalis etnis Tionghoa yang berorientasi pada Indonesia. Kelompok
ini diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI).
Partai Tionghoa Indonesia yang
didirikan pada tahun 1932 merupakan contoh komunitas etnis Tionghoa peranakan
yang memiliki keberpihakan politik dan ekonomi terhadap Indonesia. PTI telah
mengidentifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia dan memiliki kepedulian
yang tinggi untuk berjuang bersama partai politik yang pada saat itu telah ada
untuk memperjuangkan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia.
[1] Ibid., hlm. 4.
[2] Onghokham, “Pengaruh
Gerakan Cina dalam Kebangitan Nasional”, dalam Abdul Baqir Zein, Etnis Cina
dalam Potret Pembauran di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Insan Indonesia,
2000), hlm. 146-151.
[3] Orang Jepang mendapatkan
status hukum yang sama seperti orang Belanda pada tahun 1899. Negara Jepang
yang modern dan kuat dapat melindungi dan meningkatkan posisi orang Jepang di
Hindia, sementara negara Tiongkok yang masih lemah dan belum modern tidak dapat
melakukannya. Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa
1912-1926, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 47
[5] Syarat
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status Eropa termasuk pengetahuan
berbicara bahasa Belanda, pemilikan sejumlah barang tertentu di kalangan
anak-anak, dan wajib dinas militer. Suryadinata, op.cit. hlm. 25, 35.
0 comments:
Post a Comment